Berita, PanditBola.com - Pakar hukum tata negara Refly Harun mengatakan Komisi sekarang dalam posisi untuk kembali shutdown setelah para pemimpin mandat kepada Presiden Joko Widodo. Kondisi ini, menurut dia, sejuk bagi koruptor karena tidak ada OTT sampai Presiden Jokowi turun tangan.
"Posisi Komisi bahwa shutdown seperti sekarang, individu korup canggung ini, karena tidak ada OTT untuk sementara waktu, setidaknya sampai Desember jika presiden tidak campur tangan," kata Refly seperti dikutip AFP, Sabtu (09 / 14/2019),
Dia mengatakan pengiriman mandat KPK untuk Jokowi merupakan bentuk protes karena dianggap tidak ada perlindungan terhadap upaya untuk melemahkan KPK. Menurut Refly, artikel yang terkandung dalam Komisi Hukum revisi melemahkan lembaga RI antirasuah.
"Sementara presiden mengatakan tidak ingin melemahkan KPK, tapi kan kan melemahkan bab, seperti pembentukan Dewan Pengawas, kita berbicara tentang sesuatu yang normal dalam kondisi normal," jelasnya.
Ia menyayangkan jika ada upaya melemahkan KPK. Karena, menurut dia, pembentukan Komisi tidak maksimal dalam menekan korupsi.
"Haruskah kita semua, terutama para elit, termasuk presiden, terutama, yang mendukung Komisi agar menjadi dorongan kuat di depan para koruptor, termasuk yang kuat di depan kekuatan yang melindungi penjahat," katanya.
Presiden dan elit politik, menurut Refly, harus memilih pimpinan KPK tidak 'cacat'. Dalam kondisi ini, ia disebut kontrol di tangan Jokowi.
"Jadi harus melakukan Presiden, elite politik harus memilih sosok KPK benar-benar memiliki integritas, bersih tidak memiliki cacat. Tapi terhadap yang terpilih saya untuk mengatakan, ya itu karena telah terpilih, Komisi itu sendiri mengatakan mereka berada di posisi tidak bisa menolak, kemudian menerima dalam rapat paripurna dan kemudian diteruskan, "katanya.
"Shutdown ini, tidak bekerja, bisa juga ditekan lagi tombol oleh Presiden, sedangkan shutdown," katanya.
0Komentar